Sistem Ganjil Genap, Ini Wilayah Yang Berlaku di DKI Jakarta

Tags

Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta telah melakukan sosialisasi rencana penerapan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor berplat ganjil genap di sejumlah ruas jalan di wilayah Ibukota.

Sosialisasi kebijakan ganjil genap dimulai sejak 28 Juni hingga 26 Juli 2016. Sedangkan masa uji cobanya dilakukan pada 27 Juli hingga 26 Agustus 2016 dan pemberlakuan mulai 30 Agustus 2016.

Dikutip dari antaranews.com, Kepala Dishubtrans DKI Jakarta Andri Yansyah menjelaskan bahwa pengendalian lalu lintas dengan plat nomor ganjil genap merupakan kebijakan transisi sebelum implementasi sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).
 
Sistem Ganjil Genap, Ini Wilayah Yang Berlaku di DKI Jakarta

"Pertimbangan penerapan kebijakan ganjil genap, yakni proporsi jumlah kendaraan dengan nomor plat ganjil dan genap relatif seimbang, yaitu 50,05 persen berbanding 49,95 persen, sehingga diharapkan berdampak signifikan terhadap lalu lintas," lanjutnya.

Pertimbangan lainnya, sambung dia, yakni aturan yang mudah dipahami, sehingga diyakini masyarakat dapat mematuhi kebijakan tersebut. Faktor yang paling penting adalah sosialisasi yang harus dilakukan dengan baik.

Penentuan ganjil genap adalah pada angka terakhir nomor polisi kendaraan. Angka nol (0) dianggap genap. Untuk angka terakhir ganjil maka kendaraan boleh beroperasi pada tanggal ganjil, sedangkan angka genap untuk tanggal genap.

Aturan ganjil genap diberlakukan dari Senin sampai dengan Jumat. Sedangkan waktu dibagi menjadi dua, yakni pukul 07.00-10.00 WIB dan 16.00-20.00 WIB. Pembatasan ganjil genap tidak berlaku pada hari Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional.

Area pemberlakukaan sosialisasi sistem ganjil genap yakni di kawasan Bundaran Patung Kuda, Simpang Bank Indonesia, Simpang Sarinah, Bundaran HI, Simpang Imam Bonjol, Bundaran Senayan, Simpang CSW, dan Simpang Kuningan.

"Nanti kalau sudah diberlakukan sistem ini, akan ada pengawasan di beberapa titik ruas ibu kota. Pengawasan tersebut dilakukan secara random," kata Andri, dikutip dari okezone.com.

Andri menambahkan kebijakan ini tidak berlaku bagi kendaraan Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pejabat Lembaga Tinggi Negara (plat RI beserta pengawal), kendaraan dinas, pemadam kebakaran, mobil ambulans, angkutan umum (plat kuning), angkutan barang, serta sepeda motor kecuali pada kawasan yang telah diberlakukan larangan, yaitu Jalan Medan Merdeka Barat sampai dengan Jalan Thamrin.
 



Peraturan Komentar :
1. Berkomentarlah dengan sopan.
2. Silahkan membuka Lapak tetapi tidak dengan menyertakan Link Hidup
3. Nickname mengandung link web/blog tidak akan dipublish
4. Komentar yang berbau sara / pornografi tidak akan dipublish
5. Karena kesibukan lain, komentar tidak semua dibalas
6. Mari budayakan komentar dengan berbahasa yang baik.

EmoticonEmoticon