Peran Lembaga Peradilan Indonesia, Dulu dan Sekarang

Peran lembaga peradilan Indonesia dulu dan sekarang.
Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lengan peradilan negara, mempertahankan sistem pengadilan yang dibentuk oleh konstitusi Indonesia sebagai cabang independen dari pemerintah. Meskipun legitimasi konstitusi Indonesia yang tidak substansial ditantang di pengadilan maupun di masyarakat, cabang yudisial tetap tidak memiliki rasa hormat yang memadai diperlukan untuk berfungsi sepenuhnya sebagai pelindung aturan hukum.

Pada tahun 1945, akhir masa kolonial Indonesia diantar dalam rasa persatuan di seluruh negeri. Setelah jatuhnya pemerintahan Jepang selama Perang Dunia II, presiden Soekarno dan wakil presiden Muh. Hatta, di antara para pemimpin nasionalis lainnya, berpartisipasi dalam Badan Investigasi Upaya untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebuah komite dibentuk untuk menyusun konstitusi. UUD 1945 didirikan, di antara banyak ketentuan lain, sistem peradilan di Indonesia dan pemisahan terbatas antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sebagai pemimpin nasional setelah ia memimpin gerakan kemerdekaan, Sukarno memimpin komite penyusunan dan meminjamkan legitimasi yang besar dengan konstitusi sebagai tokoh nasional dan pahlawan. Konstitusi dirayakan sebagai kemenangan kemerdekaan dan sebagai kerangka hukum bagi pemerintah Indonesia pemula.

Namun, masalah berat dengan penerapan konstitusi ada, terutama dalam sistem peradilan. Meskipun konstitusi membentuk cabang yudisial yang independen, kekuasaan eksekutif yang terpusat diberikan kontrol yang besar atas pengadilan dan keputusan mereka. Presiden Soeharto, Presiden Indonesia 1967-1998, membentuk "Orde Baru" rezim, ditandai dengan cabang eksekutif yang korup dan kuat. Orde Baru merebut kemerdekaan dari pengadilan dan rakyat Indonesia kehilangan rasa hormat yang besar untuk cabang yudisial. Hakim tidak dipandang sebagai mempekerjakan independen, penilaian hukum mereka melainkan sebagai katering untuk tuntutan Presiden. Grup disukai oleh eksekutif, seperti beberapa perusahaan besar, secara konsisten dan sistematis disukai oleh pengadilan untuk merugikan lawan mereka, sering usaha kecil dan individu.
 
Peran Lembaga Peradilan Indonesia, Dulu dan Sekarang

Gerakan reformasi pada tahun 1998, yang disebut "Reformasi," Namun, ditawarkan legitimasi baru untuk konstitusi dan cabang yudisial. Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, ketika krisis ekonomi yang parah dan kerusuhan meluas memaksa pengunduran dirinya. Dari tahun 1999 sampai 2002, cabang legislatif melewati empat gelombang amandemen konstitusi, secara drastis demokratisasi pemerintah, termasuk pengadilan konstitusional didirikan untuk melindungi konstitusi. Penciptaan mahkamah konstitusi melegitimasi kedua sistem peradilan dan konstitusi dengan menawarkan mekanisme sistematis untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, untuk menyelesaikan sengketa yurisdiksi konstitusional antara cabang pemerintahan, untuk meninjau hasil pemilihan sistem pemilu yang demokratis yang baru didirikan, dan untuk mendakwa presiden atau wakil presiden bila diperlukan. amandemen konstitusi direformasi juga membentuk Komisi Yudisial, yang memiliki kewenangan untuk menunjuk hakim ke Mahkamah Agung. Akhirnya, kekuatan berkurang dari cabang diperbolehkan hakim eksekutif untuk mendasarkan keputusan hukum pada prinsip-prinsip hukum yang kuat tanpa takut menimbulkan kehebohan. Periode Reformasi, dari perspektif dan peradilan, meningkatkan legitimasi sistem konstitusional dan peradilan dengan meningkatkan pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan dengan mendorong warga untuk menggunakan hak mereka di pengadilan, mengetahui klaim mereka lebih mungkin untuk didengar dan diselesaikan secara hukum.

Ada tetap, bagaimanapun, tantangan ke sistem peradilan direformasi. ketidakpercayaan sisa hakim dari masa Orde Baru dan sistem peradilan kelebihan beban terus menantang legitimasi peradilan. Menghormati peradilan sangat penting untuk melindungi otoritas hukum pendapat hukum dan otoritas politik pengadilan, dan untuk mendorong warga untuk membawa tuntutan hukum mereka untuk resolusi di pengadilan. Sebagai bagian dari tim reformasi peradilan. Hasil yang tidak konsisten antara kasus-kasus serupa, ditambah dengan persyaratan pelatihan yang minimal untuk menjadi seorang hakim telah menyebabkan, antara faktor-faktor lain, untuk menurun kehormatan peradilan. 

Perbaikan lanjutan dari sistem peradilan Indonesia akan memberikan efek hak yang diberikan kepada warga negara dalam konstitusi dan melindungi pemisahan kekuasaan antara cabang pemerintahan. Meskipun tidak ada jalan mudah untuk reformasi kelembagaan bekerja dalam sistem memberikan harapan bahwa perbaikan sistematis akan dilaksanakan untuk meningkatkan konsistensi dalam pengadilan. Jika reformasi tersebut berhasil, mereka cenderung untuk mencapai tujuan menciptakan sistem yang konsisten dan secara hukum melindungi hak-hak individu dan dengan demikian akan lebih mungkin untuk dilihat sebagai sah oleh orang-orang itu dimaksudkan untuk melindungi.



Peraturan Komentar :
1. Berkomentarlah dengan sopan.
2. Silahkan membuka Lapak tetapi tidak dengan menyertakan Link Hidup
3. Nickname mengandung link web/blog tidak akan dipublish
4. Komentar yang berbau sara / pornografi tidak akan dipublish
5. Karena kesibukan lain, komentar tidak semua dibalas
6. Mari budayakan komentar dengan berbahasa yang baik.

EmoticonEmoticon